
Kemarin bersama dengan pengursus dan anggota LSM MJKS
mendatangi kantor kejaksaan tinggi SULUT untuk menyerahkan bukti terkait dugaan
‘proyek tak bertuan’ di kawasan Dermaga Start Kecamatan Likupang Kabupaten
Minahasa Utara (Sulut) Provinsi Sulawesi Utara.
Menurut Ketua MJKS
Stenly Towoliu, SH yang didampingi Wakil Ketua Noldy Elmundo mendatangi kantor
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) untuk menyerahkan bukti
laporan dugaan penyimpangan proyek Pemecah Ombak di Likupang,mengatakan sangat
di sayangkan uang Negara yang begitu banyak hanya jadi sia-sia.
”Diduga ada sejumlah item yang belum sesuai ketentuan
terkait lokasi proyek tersebut, tapi nyatanya realisasi proyek di Kecamatan
Likupang Minut ini bejalan. Diantaranya proyek yang berbandrol Rp15 Miliar
tersebut tidak ditender, hanya melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL), tak
ada papan proyek, sungguh sangat aneh, apalagi proyek ini kontraktornya masih
misterius,” ujar Towoliu.
Lanjut towoliu, sekitar Bulan Juni Tahun 2016 ada pekerjaan
proyek pemecah ombak dengan bandrol Rp 15 Milliar (M), tidak melalui proses
tender.bahkan dari pengakuan PPK di BPBD Minut saudara Steven Solang, diakui
bahwa pekerjaan ini tidak melalui proses
tender dalam artian hanya dilakukan penunjukan langsung (PL), dengan dalih
bahwa ini merupakan dana siaga bencana.
Stenli towoliu menambahkan,MJKS tak main-main dalam
memproses kasus tersebut,bahkan akan mengawal dan mengusut tuntas agar semua
para pelaku dalam proyek ini bisa di penjara.
Setali tiga uang dengan wakil ketua MJKS, Noldy mengatakan bahwa
pihaknya akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut. Jika, Kejati Sulut
‘mendiamkan’, maka MJKS akan melanjutkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
”Tentunya harapan kami laporan ini akan ditindaklanjuti.
Bila diperlukan bukti-bukti tambahan, sudah pasti akan kami bantu carikan
solusinya, yang pasti saat menyerahkan dokumen laporan ini sudah kami lampirkan
foto bukti fisik pengerjaan proyek, serta dokumen lainnya. Bila didiamkan, akan
kami laporkan ke KPK,” papar Noldy tegas.
Sementara itu Kasipenkum dan Humas Kejati Sulut Arief M
Kanahau SH, ketika dikonfirmasi terkait laporan dari MJKS, membenarkan telah
menerima laporan dugaan korupsi proyek pemecah Ombak Pantai di Minut.
”Semua laporan yang dimasukan, akan dipelajari semuanya dan
ditindaklanjuti,” tukas Kasipenkum dan Humas Kejati Arief Kanahau.
0 comments:
Post a Comment