Memperingati hari kebebasan pers sedunia 3 Mei dan Hari
Buruh 1 Mei, puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independent
(AJI) Kota Manado, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Utara
(Sulut) dan organisasi pers yang ada di Kota Manado, siang tadi, Senin
(04/5/2015) kemarin menggelar aksi damai.
Dalam orasinya, para Jurnalis ini menyuarakan pentingnya
memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers dan menuntut diselesaikannya
berbagai kasus kekerasan kepada Jurnalis yang beberapa diantaranya berujung
pada kematian. selain itu mereka datang sebagai buruh pekerja media, dimana
masih banyak rekan pers hidup dibawah standart UMP dan UMR.
“Banyak media perusahaan pers menggaji karyawannya dibawah
UMP bahkan ada yang tidak digaji sama sekali,” Tegas Fernando Lumowa, dalam
orasinya di kantor DPRD Sulut.
Aksi Para Jurnalis Ini diterima oleh Sejumlah anggota DPRD
Sulut yang diantaranya, Ketua Komisi I DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang,
Anggota Komisi I DPRD Sulut, Rocky Wowor, Julius Jems Tuuk, Anggota Komisi IV
DPRD Sulut, Muhammat Yusuf Hamim dan anggota komisi II DPRD Sulut, Ferdinand
Mangumbahang.
Rocky Wowor menyampaikan akan meneruskan apa yang menjadi
aspirasi dari rekan-rekan pers itu. Sementara Jems Tuuk mengatakan bahwa akan
menindaklanjuti tuntutan rekan-rekan pers itu dan akan berbicara dengan
stakeholder masing-masing media supaya dapat memperhatikan kesejahteraan dari
pers sambil meminta kepada rekan-rekan pers untuk memberikan data terkait
media-media yang menggaji karyawannya tidak sesuai dengan undang-undang.
”Saya akan pidanakan pemilik media kalau dia menggaji
karyawannya tidak sesuai dengan undang-undang, saya tantang media, anda
memberikan surat kepada komisi I, sebelum kita hearing, saya akan pidanakan
mereka karena merampok hak-hak asasi manusia, saya akan bawa laporan resmi
kepada Kapolda,” ujar Jems Tuuk berapi-api.
Anggota DPRD Sulut lainya, Ferdinand Mangumbahang mengatakan
bahwa UU.No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan wajib diberlakukan.
Menunjang pernyataan Mangumbahang, Ketua Komisi I Ferdinand
Mewengkang pun ikut angkat bicara bahwa pers adalah penunjang kinerja
legislatif. ”Pers adalah penunjang utama tugas legislatif. Untuk itu sudah
sepatutnya kesejahteraan pekerja media mendapat perhatian dari pihak-pihak
terkait terutama Disnaker dan pemilik media”, tukasnya.
Sekedar diketahui, aksi yang dimulai di Zero Poin ini
berlangsung aman dan para pendemo menyampaikan aspirasinya secara bergantian
melalui orasi yang menempuh rute menuju kantor DPRD Provinsi dan kantor
Pemerinah Provinsi Sulut.
0 comments:
Post a Comment