DANA PILKADA TIDAK TERTATA DALAM ANGGARAN 2016 PILKADA 17 FEBRUARI MASIH BELUM PASTI

Komisi pemilihan umum kota manado,telah menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah untuk walikota dan wakil walikota manado akan di laksanakan pad tanggal 17 februari 2016 mendatang.namun sangat di sayangkan,keputusan tersebut belum di koordinasikan dengan pemerintah kota manado.

Pemerintah Kota Manado terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung sukses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal ini Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado. Hanya saja, komitmen tersebut harus terlaksana mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 
Menyikapi penetapan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Manado sebagaimana telah disosialisasikan Sabtu 24/01 kemarin, Penjabat Walikota Manado Ir. Royke O. Roring, M.Si. melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Manado, Drs. Josua Pangkerego, M.A.P, dan Plt Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Manado Franky Mocodompis, S.Sos. menunjukkan sikap kehati-hatiannya. Pasalnya dalam APBD tahun 2016 tidak tertata anggaran untuk tahapan pilkada.

"Memang sesuai perintah Undang-undang, Komisi Pemilihan Umum mendapatkan amanat sebagai penyelenggara pemilu.dalam posisi ini, jajaran pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Manado, merupakan komponen pendukung, baik dalam hal ketersediaan anggaran dan fasilitas lainnya”ujar pankerego.

Mantan kaban BLH ini menambahkan,meskipun demikian seluruh dukungan Pemerintah Kota Manado termasuk di dalamnya ketersediaan anggaran, harus memiliki payung hukum yang jelas, harus mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggarnya.

“sebagaimana diketahui, dukungan anggaran Pemerintah Kota Manado melalui APBD tahun 2015 menyentuh angka 20 Milyar, " ucap Joshua Pangkerego.

Lebih lanjut Pamong Senior ini mengatakan LPJ Realisasi Penggunaan Dana Pilkada Manado pada APBD 2015 sudah diterima oleh Pemerintah Kota Manado, juga Permohonan Penambahan Anggaran untuk tahapan Pilkada Manado yang tertunda,namun untuk LPJ KPU Kota Manado tersebut masih memerlukan proses audit atau pemeriksaan dari lembaga terkait.selain itu juga,untuk usulan sebesar 8 Milyar juga masih perlu dikaji bersama, dan melakukan pergeseran atau perubahan anggaran bersama DPRD Kota Manado.

“nah ketika kami hendak menindaklanjuti LPJ dan Usulan tersebut, KPU kemudian sudah menetapkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan Pemungutan Suara pada tanggal 17 Februari 2016 tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Manado, keadaan ini seperti menjadi fait accompli bagi kami”tutup asisten 1.

Setali tiga uang,Plt Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Manado Franky Mocodompis, S.Sos. selaku Juru Bicara Walikota pada kesempatan yang sama mengatakan, Penjabat Walikota Manado, Ir. Royke O. Roring telah menyampaikan kepada KPU Kota Manado dalam pertemuan pekan lalu untuk membicarakan bersama usulan penambahan anggaran.

“pejabat walikota meminta agar diberikan kesempatan untuk berkoordinasi dengan pihak Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi, karena pada APBD Kota Manado tahun 2016 tidak ada nomenklatur anggaran tentang tahapan Pilkada”ujar Plt kabag humas.

Lanjut Frangky Mokodompis,keputusan soal anggaran Pilkada lanjutan yang tidak tertata pada APBD tahun 2016 bukan persoalan gampang dan sederhana sehingga Pemkot perlu mengkonsultasikan dengan pihak terkait supaya tidak menimbulkan persoalan lain di kemudian hari, termasuk persoalan hukum.

“pemkot akan mendukung proses pilkada ,namun soal anggaran yang tidak tertata sangat bahaya jika tidak ada kajian yang lebih mendalam sehingga tidak ada yang di salahkan di kemudian hari”tambah kabag humas.

Meskipun ketersediaan anggaran Pilkada terutama Pemungutan Suara pada 17 Februari 2016 masih perlu diseriusi secara hati-hati, dukungan terhadap pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sebagaimana amar putusan kasasi di PT TUN, tetap menjadi kewajiban Pemerintah Kota Manado.

"Salah satu amanah yang diberikan Negara kepada Penjabat Walikota Manado, Ir. Royke O. Roring, M.Si, adalah melaksanakan pemerintahan transisi hingga dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota definitif serta mendukung pelaksanaan tahapan Pilkada.dan akan melaksanakan amanah ini secara sungguh-sungguh berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku juga sudah ada payung hukum yang jelas”tutup Plt Kabag Humas dan Protokol.

5:44 PM