Terkait atas
larangan pemerintah untuk LGBT tidak bisa masuk ke kampus-kampus,tidak pantas
dikeluarkan, lantaran komunitas LGBT memiliki hak yang sama sebagai warga negara
untuk menimba ilmu.
Namun pernyataan negatif dari aparatur negara tentang
pergerakan LGBT hamoir tidak mempengaruhi pergerakan LGBT di provinsi sulawesi
utara,khususnya di tiga kota besar,yaitu manado,bitung dan tomohon.
Menurut Rajawali Coco,salah satu pengurus LGBT kota
manado,pemimpin dan wakil rakyat di indonesia harus belajar tentang
pemenuhan,perlindungan,dan penghargaan atas hak-hak LGBT.
“kami selalu melakukan kerjasama dan terus melakukan
pendekatan kepada para pejabat pemerintahan,budayawan,serta rohaniawan agar
mereka bisa menerima LGBT di tengah masyarakat tanpa adanya diskriminatif”ujar
Coco.
Lanjut coco,hubungan LGBT dengan pemerintah khususnya pemerintah kota manado
sangatlah baik,karena kami sering mengajak pemerintah untuk berdiskusi
masalah-masalah yang timbul di kalangan kami,seperti AIDS dan PMS.
“tiap sebulan sekali kami meminta pihak pemerintah untuk
melakukan kungjungan kepada kami,atau sebaliknya kami yang berkunjung ke
pemerintah untuk berdiskusi masalah kami”lanjut Coco.
Coco menambahkan ,kami LGBT sulawesi utara sangat tidak
setuju dengan pernyataan menristek dan mendikbud tentang LGBT.
“apa sih yang salah dari kami,komunitas kami di bentuk juga
sebagai bantuan ke pemerintah agar masalah HIV/AIDS bisa terkontrol dengan
adanya kami,karena kami ini bukan teroris atau ormas yang bermasalah yang
merugikan pemerintah”tutup Coco.
0 comments:
Post a Comment