Di saat masa transisi pemerintahan kota Manado, di bawah Penjabat
Walikota saat itu Ir Royke O Roring (ROR) telah melakukan beberapa kali rolling
atau mutasi pejabat, baik eselon IV, III, dan II.
Dilakukannya Rolling tersebut
atas usulan panitia seleksi dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat) yang dikepalai Sekkot Haefrey Sendoh.
Namun rupanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo
pernah mengeluarkan surat Nomor 820/1472/SJ tertanggal 21 April 2016 Perihal
Izin Mutasi di lingkungan Pemkot Manado yang ditembuskan kepada Penjabat
Walikota.
Isi suratnya bahwa Mendagri menjawab surat Nomor 800/402/Sekr-BKD
tanggal 13 April 2016 Perihal Usualan Mutasi Jabatan Struktural.
“Berdasarkan ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa: Penjabat Kepala
Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai;
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah
mendapat persetujuan tertulis dan Menteri Dalam Negeri,” demikian bunyi surat
tersebut.
Kemudian ditegaskan juga bahwa jika mutasi tersebut tidak sesuai aturan
maka secara hukum yang ada bisa dibatalkan.
“Apabila pelaksanaan mutasi tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini dibatalkan dan
segala kebijakan terkait persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak sah,”
demikian penegasan poin 4 surat Mendagri tersebut.
Sebelumnya di hari keempat Rapat Koordinasi dan Evaluasi
(Rakorev) Baseline Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Manado periode
2016-2021 yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Walikota, Senin (16/5/2016)
kemarin, terungkap juga permasalahan khususnya pelaksanaan mutasi/rolling
pejabat eselon II yang dilakukan Penjabat Walikota Manado di masa pemerintahan
transisi.
Bahkan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Ir Steven
Wakkary yang ditanya soal kebijakan tersebut bingung dan nyaris tak bisa
menjawab, apalagi ditanya soal rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN) yang memberikan rekomendasi bahwa belum dapat menyetujui melakukan
pelantikan atau rolling pejabat.
0 comments:
Post a Comment