Agar terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang
benar-benar demokratis dan jauh dari kecurangan, Sabtu (19/9/2015) kemarain , bertempat
di Hotel Rock Rand Manado, pengurus Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat
(JPPR) Sulawesi Utara (Sulut, Komite Independen Pemantau Pemilu Sulut dan
Yayasan Pelita Kasih Abadi (PEKA) Sulut membentuk Koalisi Masyarakat Sipil
Kawal Pilkada di Sulawesi Utara.
Sebagaimana penyampaian Baharudin Pitajaly, Ketua KIPP Sulut
dalam konfrensi pers mengatakan perlunya Koalisi ini dibentuk dalam rangka
menjaga dan mengawal proses Pilkada di Sulut agar tidak keluar dari aturan main
yang ditetapkan. Menurutnya, fenomena Pilkada di Sulut juga menjadi perhatian
ditingkat Nasional, terutama soal penetapan calon kepala daerah yang mantan
Narapidana (Napi).
”Kami menilai proses demokrasi dalam Pilkada di Sulut ini
perlu diawasi, hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengawalan sektra karena
untuk mewujudkan hasil Pilkada yang berkualitas itu bukan hanya tanggung jawab
yang diletakkan pada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Baik dari aspek
penetapan DPT, seleksi pasangan calon kepala daerah, hingga praktek politik
uang yang harus dicegah, hal itu merusak tatanan demokrasi kita"ucap bahar
Tugas utama dari Koalisi Masyarakat yang didalamnya
tergabung JPPR, KIIP dan Yayasan PEKA Sulut itu tidak lain adalah bagaimana
melakukan pemantauan terhadap proses politik yang ideal, bagaimana kita
kemudian melakukan juga pendidikan politik pada masyarakat.
" Jika masyarakat
cerdas dan tau memilih pemimpin yang baik, tanpa ada intervensi politik atau
money politic maka pemimpin yang terlahir di Sulut maupun di Manado kedepan
adalah yang benar-benar terseleksi karena prosedur demokrasi yang tepat.” kata
Arul dihadapan sejumlah wartawan.
Koalisi Masyarakat ini akan turun kesemua daerah di
Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara yang menggelar hajatan Pilkada.
0 comments:
Post a Comment