KALI KEDUA MANADO TERIMA WTP DARI BPK RI PERWAKILAN SULUT

Upaya dan kerja keras jajaran Pemerintah Kota Manado di bawah kepemimpinan Walikota Manado, G.S. Vicky Lumentut, pada tahun 2015 kemarin,sekali lagi mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat,melalui Badan Pemeriksa Keuangan RI,perwakilan SULUT.

Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut,bersama wakil walikota manado,Mor Bastian,dan ketua dewan kota manado,nortje Van Bonne,bertempat di Gedung BPK RI perwakilan SULUT,untuk  menerima Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas prestasi menyusun LKPD tahun 2015 dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut kepala BPK RI perwakilan SULUT,Endang Tuti Kardiani,mengatakan untuk mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan pekerjaan mudah. Butuh komitmen dan keseriusan kepala daerah beserta jajarannya untuk mempelopori pemberantasan korupsi dan penyelewengan anggaran.

“Kita harus apresiasi lebih kepada kepala daerah yang daerahnya mendapatkan opini WTP dari BPK. Tentu itu adalah bukti nyata kepala daerahnya berperang melawan korupsi dan itu bukan hal mudah untuk dilakukan,” tegas kepala BPK RI perwakilan SULUT saat memberikan sambutan.

Diketahui, perjuangan panjang Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memang pantut diacungi jempol. Pasalnya, pada tahun 2011 BPK memberikan opini Tidak Wajar (TW), kemudian tahun 2012 meningkat menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (DDP), demikian juga dengan tahun 2013 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), nanti pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014, Pemerintah Kota Manado memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelas (DPP) dan untuk tahun ini hasil memuaskan di dapat juga,yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

“Terima kasih untuk semua, atas kerja keras bersama selama ini. Mari tingkatkan keberhasilan ini dan pertahankan penghargaan opini WTP dari BPK untuk tahun-tahun berikutnya,” ujar GSVL.

GSVL menambahkan,kalau kita tidak serius dan benar-benar mengelolah semua yang menjadi persayaratan pemeriksaan dari BPK,kemungkinan besar kita bisa terjun bebas statusnya,dimana awal WTP besar kemungkinan menjadi Discleamer.

Melalui penyerahan LHP BPK ini, pimpinan daerah dan jajarannya berkewajiban untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP dan segera menyampaikannya kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP BPK diterima.

1:35 PM